12 November tahun peringatan
Pemberontakan kita di Indonesia
Ya! ya! ya! Itulah yang akan, mendatangkan dunia kemerdekaan.
Dari itu bersiaplah segera
Hayo rapat kawan kita semua
Hancurkanlah pengkhianat dunia
Hayo rapat kawan kita semua…
Berpuluh kawan di tiang gantungan
Beratus-ratus melayang jiwanya.
Laki dan istri dalam buangan
Beribu-ribu di dalam penjara.
Ya! ya! ya! Itulah yang akan, mendatangkan dunia kemerdekaan.
Itulah lirik lagu perjuangan “12 November”. Lagu ini mengingatkan kita pada peristiwa 12 November 1926. Dalam sejarah resmi Indonesia, peristiwa 12 November 1926 disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ironisnya, kendati pemberontakan ini diarahkan kepada penguasa kolonial, sejarah resmi Indonesia tak memberi apreasiasi secuil pun. Negara juga tidak memberikan penghormatan apapun terhadap peristiwa heroik itu. Anehnya, sejarah resmi berusaha memberi pengertian negatif terhadap pemberontakan 12 November 1927.
PKI menyiapkan pemberontakan ini selama setahun. Awalnya, pemberontakan ini digagas melalui sebuah Konferensi di Prambanan, 25 Desember 1925. Setelah setahun bersiap, dengan berbagai polemik yang menyertai internal PKI, pemberontakan 12 November 1926 pun pecah di tengah-tengah kekuasaan kolonial.
Awal pemberontakan bermula di Jakarta. Gerakan pemberontakan sudah berlangsung sejak sore hari 12 November. Menjelang tengah malam, gerakan pemberontak sudah bergerak menyerang polisi, merusak sambungan telpon, dan menyerbu penjara Glodok. Ratusan orang juga menyerang polisi di daerah meester cornelis (Jatinegara).
Pemberontakan serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kediri, dan Surakarta. Pemberontakan paling keras terjadi di Priangan dan Banten. Di kedua daerah itu, momen pemberontakan bertemu dengan keresahan luas di kalangan kaum tani. Sebagian besar pemberontak hanya bersenjatakan pisau dan kelewang. Hanya sebagian kecil yang menggunakan senapan.
Di Sumatera, pemberontakan PKI baru dimulai tanggal 1 Januari 1927. Pusat pemberontakan berlangsung di Sawahlunto (Silungkang). Di sini pemberontakan dipimpin langsung oleh PKI dan Sarekat Rakyat (SR). Sejumlah opsir berdarah Indonesia juga berpartisipasi dalam pemberontakan.
Pemberontakan PKI berhasil dipatahkan penguasa kolonial. Beberapa catatan menyebutkan, akibat pemberontakan menemui kegagalan, sekitar 13.000 orang ditangkap di seluruh Hindia-Belanda. Beberapa orang langsung ditembak. 5000 orang ditempatkan dalam penahanan untuk pencegahan. Lalu, 4500 orang dipenjara setelah pengadilan. Dan 1300-an orang dibuang ke Boven Digul, Papua.
Banyak kelompok kiri, termasuk bekas PKI seperti Tan Malaka, menyalahkan pemberontakan itu. Tan Malaka menganggap pemberontakan itu tindakan “advonturis” dan berakibat hancurnya satu generasi PKI. Baginya, sebelum PKI memutuskan pemberontakan, seharusnya dukungan rakyat sudah dipastikan.
Bagi seorang Ali Archam, seorang pemimpin PKI, tak ada yang patut disalahkan dari pemberontakan tersebut. Ia sendiri bilang, “suatu pemberontakan yang mengalami kekalahan adalah tetap sah dan benar. Kita terima kekalahan ini karena musuh lebih kuat. Kita terima pembuangan ini sebagai satu risiko perjuangan yang kalah. Tidak ada di antara kita yang salah, karena kita berjuang melawan penjajahan. Pemerintah kolonial yang bersalah. Kita harus melawannya, juga di tanah pembuangan ini. Dan persatuan harus terus kita pelihara.”
Njoto, salah seorang pimpinan PKI di tahun 1950-an, juga menyampaikan apresiasinya yang besar terhadap pemberontakan itu. Njoto bilang, “pemberontakan itu mempunyai arti yang besar dalam membangkitkan kesadaran massa dan menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri serta keyakinan akan kemenangan di hari depan.”
Hal senada diungkapkan DN Aidit, pimpinan CC-PKI, pada peringatan HUT PKI ke-35 tanggal 23 Mei 1955. Aidit tegas mengatakan, “satu hal yang tak bisa dilupakan, bahwa pemberontakan ini telah menunjukkan kepada Rakyat Indonesia, bahwa Belanda bisa dibuat kalang-kabut; kekuasan kolonial dapat digoyangkan; bahwa kekusaan kolonial bukan kekuasaan mutlak.”
Takashi Shiraishi, dalam bukunya “Zaman Bergerak”, juga memberikan pendapat mengenai pemberontakan itu. Katanya, sekalipun pemberontakan itu berakhir dengan kematian yang memilukan, tetapi sejak itu ide dan bentuk-bentuk pergerakan telah menjadi pengetahuan umum dalam bahasa melayu dan Indonesia.
Benar saja, tak lama setelah pemberontakan, generasi baru dari nasionalis radikal, dengan Soekarno sebagai tokohnya, telah muncul kembali di gelanggang pergerakan. Soekarno banyak mewarisi tradisi radikal dan revolusioner-nya PKI. Partai yang didirikan Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), jelas-jelas mengambil jalan “Non-Koperasi”.
Soekarno sendiri mengakui hal itu. Dalam bukunya, Sarinah, tahun 1947, Soekarno mengatakan, “Imperialisme Belanda pada waktu itu baru saja mengamuk tabula rasa di kalangan kaum Komunis. Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Rakyat dipukulnya dengan hebatnya, ribuan pemimpinnya dilemparkannya dalam penjara dan dalam pembuangan di Boven Digul. Untuk meneruskan perjuangan revolusioner, maka saya mendirikan Partai Nasional Indonesia.”
Lalu, saat menyampaikan pidato di HUT PNI ke-38 di Stadion Gelora Bung Karno, 25 Juli 1965, Soekarno kembali menegaskan penilaiannya terhadap pemberontakan PKI pada 12 November 1926 itu. Menurut Soekarno, pemberontakan PKI itu pada pokoknya sudah benar, karena bertekad merebut kekuasaan dari tangan kolonialis Belanda. Hanya saja, kata Soekarno, PKI salah dalam caranya, yakni kurangnya persiapan dalam menuju sebuah pemberontakan.
Belakangan, ketika aura anti-komunisme menguat pasca G.30.S, Soekarno menolak untuk menghapus pengorbanan PKI dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Di hadapan Komando Aksi Mahasiswa (KAMI), 21 Desember 1965, Soekarno mengakui, karena perjuangan PKI mendatangkan Indonesia merdeka, 2000 pimpinan PKI dibuang ke Boven Digul. “Di sana mereka hidup, hidup sengsara sekali. Banyak yang mati di Boven Digul,” tandasnya.
Soekarno menandaskan, seperti juga kaum nasionalis dan agamais yang melakukan pengorbanan, PKI juga melakukan pengorbanan. Soekarno kemudian kuat-kuat mengingatkan, “jangan kau lupakan ini, saudara-saudara, bahwa PKI komunis, katakanlan PKI komunis, juga menyumbang kepada kemerdekaan Indonesia ini. Mereka pun berkorban habis-habisan untuk Indonesia Merdeka. Malahan aku yang menyaksikan segala hal itu berkata, pengorbanan mereka (PKI) dalam perjuangan Indonesia Merdeka lebih besar daripada pengorbanan yang partai-partai lain dan golongan-golongan lain telah adakan.”
Kini, 86 tahun setelah kejadian itu, kita sebagai sebuah bangsa seakan menapikan pengorbanan para pejuang kemerdekaan pada peristiwa ini. Tidak sedikit diantara mereka adalah patriot-patriot kemerdekaan. Cita-cita mereka pun cukup jelas: mendatangkan dunia kemerdekaan! Karena itu, sangat pantas jika tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Pemberontakan Anti-Kolonial atau Hari Anti-Kolonialisme.
Kita harus lapang-dada dalam melihat sejarah. Prasangka buruk, apalagi ketidakberdayaan akibat rekayasa sejarah, hanya akan membuat kita “tidak berlaku adil sejak dalam fikiran”. Kalau itu terjadi, kita tidak akan pernah bisa melangkah dengan kaki sempurna menuju masa depan. Sebab, satu kaki kita ditawan oleh sejarah.
Source:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497795913633869&l=041deca3d8
Pemberontakan kita di Indonesia
Ya! ya! ya! Itulah yang akan, mendatangkan dunia kemerdekaan.
Dari itu bersiaplah segera
Hayo rapat kawan kita semua
Hancurkanlah pengkhianat dunia
Hayo rapat kawan kita semua…
Berpuluh kawan di tiang gantungan
Beratus-ratus melayang jiwanya.
Laki dan istri dalam buangan
Beribu-ribu di dalam penjara.
Ya! ya! ya! Itulah yang akan, mendatangkan dunia kemerdekaan.
Itulah lirik lagu perjuangan “12 November”. Lagu ini mengingatkan kita pada peristiwa 12 November 1926. Dalam sejarah resmi Indonesia, peristiwa 12 November 1926 disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ironisnya, kendati pemberontakan ini diarahkan kepada penguasa kolonial, sejarah resmi Indonesia tak memberi apreasiasi secuil pun. Negara juga tidak memberikan penghormatan apapun terhadap peristiwa heroik itu. Anehnya, sejarah resmi berusaha memberi pengertian negatif terhadap pemberontakan 12 November 1927.
PKI menyiapkan pemberontakan ini selama setahun. Awalnya, pemberontakan ini digagas melalui sebuah Konferensi di Prambanan, 25 Desember 1925. Setelah setahun bersiap, dengan berbagai polemik yang menyertai internal PKI, pemberontakan 12 November 1926 pun pecah di tengah-tengah kekuasaan kolonial.
Awal pemberontakan bermula di Jakarta. Gerakan pemberontakan sudah berlangsung sejak sore hari 12 November. Menjelang tengah malam, gerakan pemberontak sudah bergerak menyerang polisi, merusak sambungan telpon, dan menyerbu penjara Glodok. Ratusan orang juga menyerang polisi di daerah meester cornelis (Jatinegara).
Pemberontakan serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kediri, dan Surakarta. Pemberontakan paling keras terjadi di Priangan dan Banten. Di kedua daerah itu, momen pemberontakan bertemu dengan keresahan luas di kalangan kaum tani. Sebagian besar pemberontak hanya bersenjatakan pisau dan kelewang. Hanya sebagian kecil yang menggunakan senapan.
Di Sumatera, pemberontakan PKI baru dimulai tanggal 1 Januari 1927. Pusat pemberontakan berlangsung di Sawahlunto (Silungkang). Di sini pemberontakan dipimpin langsung oleh PKI dan Sarekat Rakyat (SR). Sejumlah opsir berdarah Indonesia juga berpartisipasi dalam pemberontakan.
Pemberontakan PKI berhasil dipatahkan penguasa kolonial. Beberapa catatan menyebutkan, akibat pemberontakan menemui kegagalan, sekitar 13.000 orang ditangkap di seluruh Hindia-Belanda. Beberapa orang langsung ditembak. 5000 orang ditempatkan dalam penahanan untuk pencegahan. Lalu, 4500 orang dipenjara setelah pengadilan. Dan 1300-an orang dibuang ke Boven Digul, Papua.
Banyak kelompok kiri, termasuk bekas PKI seperti Tan Malaka, menyalahkan pemberontakan itu. Tan Malaka menganggap pemberontakan itu tindakan “advonturis” dan berakibat hancurnya satu generasi PKI. Baginya, sebelum PKI memutuskan pemberontakan, seharusnya dukungan rakyat sudah dipastikan.
Bagi seorang Ali Archam, seorang pemimpin PKI, tak ada yang patut disalahkan dari pemberontakan tersebut. Ia sendiri bilang, “suatu pemberontakan yang mengalami kekalahan adalah tetap sah dan benar. Kita terima kekalahan ini karena musuh lebih kuat. Kita terima pembuangan ini sebagai satu risiko perjuangan yang kalah. Tidak ada di antara kita yang salah, karena kita berjuang melawan penjajahan. Pemerintah kolonial yang bersalah. Kita harus melawannya, juga di tanah pembuangan ini. Dan persatuan harus terus kita pelihara.”
Njoto, salah seorang pimpinan PKI di tahun 1950-an, juga menyampaikan apresiasinya yang besar terhadap pemberontakan itu. Njoto bilang, “pemberontakan itu mempunyai arti yang besar dalam membangkitkan kesadaran massa dan menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri serta keyakinan akan kemenangan di hari depan.”
Hal senada diungkapkan DN Aidit, pimpinan CC-PKI, pada peringatan HUT PKI ke-35 tanggal 23 Mei 1955. Aidit tegas mengatakan, “satu hal yang tak bisa dilupakan, bahwa pemberontakan ini telah menunjukkan kepada Rakyat Indonesia, bahwa Belanda bisa dibuat kalang-kabut; kekuasan kolonial dapat digoyangkan; bahwa kekusaan kolonial bukan kekuasaan mutlak.”
Takashi Shiraishi, dalam bukunya “Zaman Bergerak”, juga memberikan pendapat mengenai pemberontakan itu. Katanya, sekalipun pemberontakan itu berakhir dengan kematian yang memilukan, tetapi sejak itu ide dan bentuk-bentuk pergerakan telah menjadi pengetahuan umum dalam bahasa melayu dan Indonesia.
Benar saja, tak lama setelah pemberontakan, generasi baru dari nasionalis radikal, dengan Soekarno sebagai tokohnya, telah muncul kembali di gelanggang pergerakan. Soekarno banyak mewarisi tradisi radikal dan revolusioner-nya PKI. Partai yang didirikan Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), jelas-jelas mengambil jalan “Non-Koperasi”.
Soekarno sendiri mengakui hal itu. Dalam bukunya, Sarinah, tahun 1947, Soekarno mengatakan, “Imperialisme Belanda pada waktu itu baru saja mengamuk tabula rasa di kalangan kaum Komunis. Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Rakyat dipukulnya dengan hebatnya, ribuan pemimpinnya dilemparkannya dalam penjara dan dalam pembuangan di Boven Digul. Untuk meneruskan perjuangan revolusioner, maka saya mendirikan Partai Nasional Indonesia.”
Lalu, saat menyampaikan pidato di HUT PNI ke-38 di Stadion Gelora Bung Karno, 25 Juli 1965, Soekarno kembali menegaskan penilaiannya terhadap pemberontakan PKI pada 12 November 1926 itu. Menurut Soekarno, pemberontakan PKI itu pada pokoknya sudah benar, karena bertekad merebut kekuasaan dari tangan kolonialis Belanda. Hanya saja, kata Soekarno, PKI salah dalam caranya, yakni kurangnya persiapan dalam menuju sebuah pemberontakan.
Belakangan, ketika aura anti-komunisme menguat pasca G.30.S, Soekarno menolak untuk menghapus pengorbanan PKI dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Di hadapan Komando Aksi Mahasiswa (KAMI), 21 Desember 1965, Soekarno mengakui, karena perjuangan PKI mendatangkan Indonesia merdeka, 2000 pimpinan PKI dibuang ke Boven Digul. “Di sana mereka hidup, hidup sengsara sekali. Banyak yang mati di Boven Digul,” tandasnya.
Soekarno menandaskan, seperti juga kaum nasionalis dan agamais yang melakukan pengorbanan, PKI juga melakukan pengorbanan. Soekarno kemudian kuat-kuat mengingatkan, “jangan kau lupakan ini, saudara-saudara, bahwa PKI komunis, katakanlan PKI komunis, juga menyumbang kepada kemerdekaan Indonesia ini. Mereka pun berkorban habis-habisan untuk Indonesia Merdeka. Malahan aku yang menyaksikan segala hal itu berkata, pengorbanan mereka (PKI) dalam perjuangan Indonesia Merdeka lebih besar daripada pengorbanan yang partai-partai lain dan golongan-golongan lain telah adakan.”
Kini, 86 tahun setelah kejadian itu, kita sebagai sebuah bangsa seakan menapikan pengorbanan para pejuang kemerdekaan pada peristiwa ini. Tidak sedikit diantara mereka adalah patriot-patriot kemerdekaan. Cita-cita mereka pun cukup jelas: mendatangkan dunia kemerdekaan! Karena itu, sangat pantas jika tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Pemberontakan Anti-Kolonial atau Hari Anti-Kolonialisme.
Kita harus lapang-dada dalam melihat sejarah. Prasangka buruk, apalagi ketidakberdayaan akibat rekayasa sejarah, hanya akan membuat kita “tidak berlaku adil sejak dalam fikiran”. Kalau itu terjadi, kita tidak akan pernah bisa melangkah dengan kaki sempurna menuju masa depan. Sebab, satu kaki kita ditawan oleh sejarah.
Source:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497795913633869&l=041deca3d8